Perihal Rasionalisasi PNS Non Sarjana Bikin "Galau" PNS Indramayu
Indramayu - Adanya rencana rasionalisasi PNS yang berpendidikan SD, SMP, dan SMA ditolak secara keras oleh para PNS. Menurutn mereka, pemangkasan PNS harusnya tidak memperhatiakan latar belakang pendidikan, tapi yang harus dirasionalisasi adalah PNS dengan tingkat kinerja rendah.
Salah seorang PNS di lingkup Setda Indramayu, Deni Sanjaya menjelaskan untuk meningkatkan kualitas bukan dengan cara memangkas keberadaan mereka yang hanya lulusan SD, SMP, dan SMA. Justru mereka harus dipacu untuk meningkatkan kualitas pendidikannya seperti halnya memberikan beasiswa ataupun tunjangan pendidikan lainnya. Akan tetapi para PNS dengan kinerja rendah lah yang harus dirasionalisasi.
Dikatakannya, cara mengukur kinerja PNS selama ini sudah ditentukan dengan cara melalui sasaran kinerja pegawai (SKP). Dengan SKP terperiinci tugas, tanggung jawab, sasaran, dan target dari masing-masing pegawai tersebut. Sehingga masing-masing pegawai yang satu dengan lainnya di instansi tersebut berbeda-beda.
“Kita ini kinerjanya sudah diatur siapa mengerjakan apa, dan target kinerja juga sudah disusun sedemikian rupa sehingga kinerja PNS itu memiliki target yang nyata,” katanya, Rabu (16/3/2016).
Menurutnya, meskipun mereka hanya lulusan SD, SMP, dan SMA namun mereka memiliki semangat membangun negeri melalui daerahnya masing-masing sesuai dengan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
Lagi pula, lanjutnya, mereka yang lulusan SD, SMP, dan SMA adalah PNS yang berada di posisi sebagai staf atau pelaksana administrasi umum lainnya. Keberadaan mereka adalah bagian dari jalannya organisasi pemerintahan di lembaga tempatnya bekerja.
“Saya melihat banyak sekali mereka yang hanya lulusan SMA secara kualitas menyamai lulusan sarjana, namun di sisi lain banyak juga yang lulusan sarjana justru kualitasnya biasa-biasa saja. Bahkan ada juga yang lulusan sarjana tingkah laku dan kinerjanya sangat rendah,” katanya.
Dia menerangkan sebaiknya pemerintah pusat mengkaji kembali rencana tersebut, karena hal ini bisa membuat gaduh jalannya pemerintahan. Di sisi lain daerah-daerah mengalami kekurangan PNS namun disisi yang lain akan ada pemangkasan. Masalah lainnya adalah persoaalan honorer K2 yang belum kunjung selesai.
“Saya kira perlu dilakukan pendekatan secara pribadi terhadap para PNS tersebut, berikan tenggang waktu untuk upgrade pendidikannya jika sampai batas waktu yang ditentukan belum bisa memenuhi baru bisa dilakukan rasionalisasi. PNS malas lah yang harus dirasionalisasi,” tegasnya.
Salah seorang PNS di lingkup Setda Indramayu, Deni Sanjaya menjelaskan untuk meningkatkan kualitas bukan dengan cara memangkas keberadaan mereka yang hanya lulusan SD, SMP, dan SMA. Justru mereka harus dipacu untuk meningkatkan kualitas pendidikannya seperti halnya memberikan beasiswa ataupun tunjangan pendidikan lainnya. Akan tetapi para PNS dengan kinerja rendah lah yang harus dirasionalisasi.
Dikatakannya, cara mengukur kinerja PNS selama ini sudah ditentukan dengan cara melalui sasaran kinerja pegawai (SKP). Dengan SKP terperiinci tugas, tanggung jawab, sasaran, dan target dari masing-masing pegawai tersebut. Sehingga masing-masing pegawai yang satu dengan lainnya di instansi tersebut berbeda-beda.
“Kita ini kinerjanya sudah diatur siapa mengerjakan apa, dan target kinerja juga sudah disusun sedemikian rupa sehingga kinerja PNS itu memiliki target yang nyata,” katanya, Rabu (16/3/2016).
Menurutnya, meskipun mereka hanya lulusan SD, SMP, dan SMA namun mereka memiliki semangat membangun negeri melalui daerahnya masing-masing sesuai dengan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
Lagi pula, lanjutnya, mereka yang lulusan SD, SMP, dan SMA adalah PNS yang berada di posisi sebagai staf atau pelaksana administrasi umum lainnya. Keberadaan mereka adalah bagian dari jalannya organisasi pemerintahan di lembaga tempatnya bekerja.
“Saya melihat banyak sekali mereka yang hanya lulusan SMA secara kualitas menyamai lulusan sarjana, namun di sisi lain banyak juga yang lulusan sarjana justru kualitasnya biasa-biasa saja. Bahkan ada juga yang lulusan sarjana tingkah laku dan kinerjanya sangat rendah,” katanya.
Dia menerangkan sebaiknya pemerintah pusat mengkaji kembali rencana tersebut, karena hal ini bisa membuat gaduh jalannya pemerintahan. Di sisi lain daerah-daerah mengalami kekurangan PNS namun disisi yang lain akan ada pemangkasan. Masalah lainnya adalah persoaalan honorer K2 yang belum kunjung selesai.
“Saya kira perlu dilakukan pendekatan secara pribadi terhadap para PNS tersebut, berikan tenggang waktu untuk upgrade pendidikannya jika sampai batas waktu yang ditentukan belum bisa memenuhi baru bisa dilakukan rasionalisasi. PNS malas lah yang harus dirasionalisasi,” tegasnya.
Penulis : Dwi Ayu
Sumber : Okezone
Post a Comment