Indramayu (PRLM) - Kalangan pelaku pertanian menilai wacana yang dilontarkan oleh Menteri Pertanian Suswono soal penghapusan subsidi pupuk terlalu riskan bila diterapkan pada saat ini. Kajian yang komprehensif harus dilakukan sebelum menerapkan wacana tersebut menjadi sebuah kebijakan.

Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Indramayu, Sutatang mengatakan, bila wacana tersebut diimplementasikan, keuntungan yang dibawa petani akan semakin sedikit, bahkan tidak ada. Hal itu dia sebutkan dengan merujuk kepada harga gabah yang saat ini berada di kisaran Rp 4.500/Kg.

"Pencabutan subsidi pupuk akan membuat modal tanam yang harus dikeluarkan petani jadi melonjak. Padahal, harga jual gabah saat panen tidak dapat dipastikan selalu tinggi," ujarnya, Selasa (15/7/2014).

Dia menambahkan, persoalan subsidi pupuk juga berkaitan dengan modal tanam. Menurutnya, dengan menggunakan pupuk subsidi, modal tanam yang harus dikeluarkan petani rata-rata Rp 5 juta per hektare. Namun jika subsidi dicabut, maka modal yang harus dikeluarkan menjadi Rp 7 juta – Rp 8 juta per hektare.

Sutatang mengatakan, alasan Mentan Suswono berwacana mencabut subsidi pupuk karena program tersebut dianggap tidak efektif dan rawan penyimpangan. 

Dia menilai, pemerintah seharusnya memperkuat Komisi Pengawas Pendistribusian Pupuk alih-alih mencabut subsidi pupuk, bila memang alasannya adalah proses subsidi tidak efektif dan rawan penyimpangan.

"Kalau memang dianggap ada faktor penyimpangan atau tidak efektif, ya unsur pengawasannya yang dibenahi, dengan pihak-pihak terkait," katanya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Barat, Entang Sastraatmadja mengatakan, meski wacana yang dikeluarkan Mentan Suswono menyebutkan adanya pengalihan anggaran subsidi pupuk kepada infrastruktur pertanian, sebaiknya harus ada kajian terlebih dahulu mengenai kemungkinannya.

"Persoalan penghapusan subsidi saat ini bisa dijadikan sebuah wacana. Sebagai bahan pemikiran, meski pengimplementasiannya tidak mudah. Akan tetapi, subsidi pupuk jangan dihentikan dulu," ujarnya.

Dia mengatakan, subsidi pupuk dalam lingkungan pertanian di Indonesia sudah berlangsung lama. Adanya subsidi pupuk juga sudah memberikan kesempatan kepada para petani untuk meningkatkan produksinya, sehingga pada gilirannya hal itu membantu meringankan kehidupan mereka.

"Sekarang, kalau misalnya pemerintahan yang baru didorong untuk menghapuskan subsidi pupuk pada tahun depan, dikhawatirkan itu terjadinya tiba-tiba. Petani tidak siap. Bahkan bisa saja petani menghadapi musibah," ujarnya.

Indramayu (RRI) - Perrmintaan daging ayam memasuki bulan Ramadhan cukup tinggi. Peternak unggas di Kabupaten Indramayu mulai kewalahan tidak dapat memenuhi permintaan kebutuhan lebaran,  mendatang.

Tingginya permintaan pasar untuk komoditas unggas,membuat peternak unggas local hanya mampu memenuhi 80 persen kebutuhan,saat Ramadhan dan Lebaran. Ketua Forum Pengusaha Ternak Unggas Kabupaten Indranmayu, Warmin Permana, mengatakan, kebutuhan unggas local diprediksi mencapai 3.000-4.000 ekor saat Ramadhan dan lebaran.

Di Indramayu, Kamis (3/7/2014), Pasokan unggas dari Peternak lokal hanya berkisar 2.500 ekor unggas perbulan. Tingginya permintaan pasar membuat Peternak yang mendapatkan DO (Delivery Order) dari sejumlah pedagang besar  pada sejumlah pasar tradsisional dan diprediksi akan melakukan impor unggas di Jawa Tengah,  seperti Brebes dan Tegal.

"Peternak lokal saat ini sudah mengimpor unggas dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan,  saat Ramadhan," katanya.

Warmin menjelaskan, saat Ramadhan, kenaikan permintaan unggas sulit dihindari. Kenaikan permintaan diprediksi antara 20-25 persen. Populasi ungggas di Kabupaten Indramayu tersebar pada sejumlah lokasi. Di indramayu bagian Timur terdapat di wilayah kecamatan Kedcokanbunder, Karangampel dan Krangkeng. Wilayah Indramayu bagian Barat terdapat di Kecamatan Kandanghaur, Kroya dan Haurgeulis.

Meski peternak lokal kesulitan untuk memenuhi permintaan loka. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu tetap memastikan tidak akan terjadi kelangkaan pasokan unggas.

Indramayu (PRLM) - Sebanyak 15 mobil dinas telah ditarik dari mantan pejabat Pemerintah Kabupaten Indramayu. Kelima belas mobil yang ditarik itu menghasilkan nilai perolehan sebesar Rp 1,021 miliar.

Mobil yang ditarik selama rentang waktu Mei sampai Juli 2014 itu kini diparkirkan di halaman Dinas Keuangan Daerah Indramayu, di Jalan RA Kartini, Kecamatan Indramayu. 

Mobil dinas itu terdiri dari enam jenis, seperti Toyota Kijang, Daihatsu, Isuzu Panther, dan Suzuki Carry.

Kepala Bidang Akuntansi dan Aset DKD Indramayu, Wita Suwita mengatakan, setelah mobil dinas berhasil ditarik dari para mantan pejabat, selanjutnya akan dilelang oleh pejabat pelelangan negara, dan uangnya masuk ke kas daerah dalam APBD.

Suwita mengatakan, penarikan mobil dinas dibutuhkan untuk kepentingan tertib administasi. "Saat ini kami masih menginventarisir dulu untuk bisa masuk ke tahap pelelangan," ujarnya, Selasa (15/7/2014).

Menurut Suwita, uang yang diperoleh dari hasil pelelangan nantinya bisa digunakan untuk membeli mobil dinas baru bagi SKPD yang belum memilikinya. Menurutnya, mobil dinas itu akan dipakai sebagai alat operasional.

Dia menyebutkan, mobil dinas yang telah ditarik itu sebelumnya berada di tangan para pejabat yang bertugas di dinas-dinas, seperti perdagangan, kebersihan, sumber daya air, pertanian, dan lain-lain. Totalnya terdapat 15 dinas yang tercatat di DKD Indramayu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Ahmad Bahtiar sempat mengatakan, pihaknya akan memperketat syarat dalam pemberian ijin pinjam pakai mobil dinas yang hingga kini masih dipakai oleh mantan pejabat yang telah pensiun.

Menurut dia, syarat yang lebih ketat soal pinjam pakai dilakukan agar penggunaan mobil dinas bisa sesuai dengan kebutuhan. 

"Kami akui ada sejumlah mobil yang masih dipakai mantan pejabat. Akan tetapi, prakteknya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk organisasi atau lembaga yang masih terkait dengan kegiatan pemerintahan," ujarnya.

Dia menjelaskan, sistem pinjam pakai mobil dinas diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan. "Selama tidak ada masalah, sistem pinjam pakai bisa dilakukan," tuturnya.

Berdasarkan catatan "PRLM", adanya mobil dinas yang masih berada di tangan mantan pejabat memberi pengaruh terhadap pengelolaan aset Pemkab Indramayu. 

Keinginan Pemkab Indramayu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK pada akhrinya terkendala oleh banyaknya aset daerah yang tidak tercatat dan tidak jelas keberadannya. Mobil dinas yang masih belum terinventarisir menjadi salah satu penyumbang ketidakjelasan aset tersebut.

Asisten Administrasi Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, sempat mengatakan, untuk memperoleh hasil laporan keuangan WTP, Pemkab Indramayu harus berani menarik sejumlah kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh para mantan pejabat di Kabupaten Indramayu.

"Upaya penarikan kendaraan dan aset lainnya yang masih dikuasai oleh para mantan pejabat, mampu menciptakan pengelolaan aset daerah untuk meraih WTP," ujarnya.

Indramayu (ROL)  - Penutupan puluhan minimarket ilegal di Kabupaten Indramayu, tak membuat efek jera pada pengusaha. Terbukti, meski belum mengantongi izin, ada pengusaha yang tetap membandel membuka minimarket.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Indramayu, menjelaskan, kedua minimarket yang baru didirikan itu terletak di daerah Srengseng dan Jati Sawit. Minimarket yang baru selesai dibangun sebulan lalu itu, sudah beroperasi sejak dua minggu lalu.

"Setelah minimarket berdiri, baru pemiliknya datang ke BPMP untuk mengurus izin,’’ ujar Kasi Wasdal Bidang Perizinan BPMP Kabupaten Indramayu, D Kuswibawa, Senin (14/7).

Kuswibawa menjelaskan, pihaknya tidak bisa mengeluarkan izin karena masalah pendirian minimarket sedang dibahas raperdanya. Namun ternyata, meski izin tak diberikan, pengusaha itu malah tetap nekad membuka minimarketnya.

Kuswibawa mengatakan, pihaknya sudah memberikan peringatan pertama agar pemilik minimarket itu menutup usahanya. Namun, peringatan tersebut ternyata tidak digubris.

"Kami akan berikan peringatan kedua dan ketiga. Jika tetap membandel, kami terpaksa akan menutupnya,’’ tegas Kuswibawa.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan UKM Kabupaten Indramayu, Maman Kostiman, saat dimintai tanggapannya, menyatakan mendukung langkah yang dilakukan BPMP. Dia menyatakan, pendirian minimarket harus disertai izin dari pemerintah daerah setempat. "Kalau melanggar, ya tutup saja,’’ kata Maman.

Seperti diketahui, minimarket tumbuh bak jamur di musim hujan di Kabupaten Indramayu. Namun ternyata, berdasarkan data dari Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan UKM Kabupaten Indramayu, dari seluruh minimarket yang ada, tercatat 25 minimarket dinyatakan ilegal.

Tim Gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan UKM, serta BPMP Kabupaten Indramayu, kemudian melakukan langkah penutupan pada Mei 2014 lalu. Minimarket yang ditutup tersebut ditempeli keterangan di bagian depannya melalui selebaran.

Selebaran itu menginformasikan bahwa minimarket tersebut telah melanggar ketentuan yang termaktub dalam Perda No 7/2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan, Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

 

Indramayu - Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1435 Hijriyah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu berhasil mengamankan puluhan Tuak dan ratusan botol minuman keras dari berbagai tempat yang ditengarai menjadi tempat penjualan dan pendistribusian minuman setan tersebut.
 

Operasi yang dimulai pada pukul 20.00 tersebut langsung menyisir sejumlah lokasi yang dijadikan sebagai tempat hiburan malam dan warung remang-remang. Tempat pertama yang didatangi yakni karaoke miliki seorang penyanyi yang berada di wilayah kota Indramayu. Ditempat itu, Sat Pol PP langsung menemui jajaran manajer dan memberikan himbauan agar karaoke itu menepati jam operasional selama bulan puasa dan menghormati umat muslim yang tengah beribadah.
 

Selanjutnya, anggota langsung menuju komplek waduk Bojongsari dan mendobrak warung remang-remang yang menjual dan menyediakan minuman Tuak. Di waduk Bojongsari tersebut, anggota berhasil mengamankan Tuak yang disembunyikan disalah satu ruangan dan langsung diangkut untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 

Kasie Ops Sat Pol PP Kabupaten Indramayu, Kodim Abdullah mengatakan, kegiatan operasi tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh lembaganya setiap menjelang bulan Ramadhan. Operasi ini untuk menciptakan suasana nyaman dan tenang agar umat muslim khusuk dalam melaksanakan ibadah.
 

"Kami banyak menerima laporan dari masyarakat tentang peredaran minuman keras dilokasi waduk Bojongsari dan Sport Centre. Selain itu kehadiran warung remang-remang ini sangat menganggu karena mereka menyalakan music sangat keras. Kegiatan ini menganggu ketertiban umum, untuk itu kami lakukan tindakan tegas," tegas Kodim.
 

Seusai dari wilayah kota, selanjutnya kegiatan operasi diteruskan di Kecamatan Arahan, Jatibarang, Sliyeg, Kedokanbunder, Juntinyuat, dan kembali ke wilayah kota di sport centre. Operasi tersebut dibagi dua tim, tim ke wilayah Indramayu timur dan satu lagi ke wilayah Indramayu barat. (Deni)

Indramayu (prlm) - Suasana di Jalan Raya Bulak, Desa/Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, sempat mencekam ketika terjadi saling lempar batu antara warga setempat dengan ormas, Jumat (27/6/2014). Selama bentrok, jalan raya yang menghubungkan antara Kecamatan Karang Ampel-Jalur Pantura-Kecamatan Indramayu itu tidak bisa dilalui oleh kendaraan.

Aksi saling lempar bermula ketika ormas dari Cirebon bernama Aliansi Masyarakat Nahi Munkar (Almanar) konvoi mendatangi Jatibarang pukul 13.30 wib. Mereka datang dengan mengendarai motor dan mobil pick up. Jumlah ormas itu berada di kisaran seratus orang.

Saat di Jalan Raya Bulak, iring-iringan konvoi kemudian berhenti, karena hendak menyasar gudang miras yang ada di sana, tepatnya di Blok Gudang, Desa Jatibarang Baru. Gudang miras itu sebelumnya sudah ditutup oleh polisi, dan tidak ada botol miras yang tersimpan di sana. Akan tetapi, saat itu aparat polisi sudah bersiaga membentuk barikade, dan didukung pula oleh mobil kanon air, di depan gudang miras.

Lokasi Jalan Raya Bulak dan bekas gudang miras itu berdekatan dengan Stasiun Kereta Api Jatibarang. Sementara dari arah timur rel kereta api yang mengarah ke Cirebon, di mana lokasinya dipadati pemukiman, satu persatu warga di sana berkerumun di jalur rel. Massa ormas yang melihat warga bermunculan kemudian mendekati kerumunan warga tersebut. Saling memprovokasi, bentrokan akhirnya tidak bisa dihindari seiring batu yang dilempar kedua kubu bertebaran ke segala arah.

Tidak lama kemudian, asap dari gas air mata yang ditembakkan oleh aparat polisi membuat pemandangan di jalur kereta itu keruh. Kedua kubu saling berlarian menghindari asap gas air mata. Konsentrasi massa terpecah, sehingga skala bentrokan berhasil diperkecil. Perwakilan dari kepolisian kemudian mencoba melerai bentrokan tersebut. Barikade polisi berada di antara kubu warga dengan ormas.

Di depan Mapolsek Jatibarang, perwakilan dari ormas Almanar kemudian melakukan orasi. Salah seorang perwakilan Almanar saat itu menyebutkan bahwa adanya gudang miras menjadi alasan pihaknya konvoi mendatangi Jatibarang. Menurut dia, menjelang bulan puasa seharusnya jangan sampai ada kemaksiatan. "Hargai bulan puasa. Bila ada kemaksiatan, akan dimintai pertanggungjawabannya," katanya melalui pelantang suara.

Seusai perwakilan Almanar orasi, Kapolres Indramayu Wahyu Bintono kemudian mengatakan, bahwa gudang miras yang ada disasar oleh ormas tersebut sudah tidak ada lagi mirasnya. Di bekas gudang miras itu juga saat ini sudah dipasangi pita polisi oleh pihaknya.

"Tidak ada miras lagi di Jatibarang. Saya bertanggungjawab atas keamanan di sini. Tolong percayai polisi. Sekarang, tolong hargai rumah tangga kami. Masyarakat Indramayu merasa terganggu. Jangan ganggu ketentraman," katanya melalui pelantang suara.

Indramayu (rc) - Kota Indramayu sudah saatnya memiliki museum, untuk menyimpan berbagai macam benda bersejarah maupun tulisan dan berbagai catatan sejarah lainnya. Bahkan gedung yang akan dijadikan museum juga sudah ada, yaitu bangunan eks Biro Maritim pemerintah Hindia Belanda yang sekarang masih digunakan sebagai Kantor Badan Pengawas PD BPR Karya Remaja Indramayu, di Jalan Siliwangi Indramayu.

Menurut Nang Sadewo, selaku perintis pendirian museum yang juga Ketua Kompepar Indramayu Kota, ide pendirian museum sebenarnya sudah direspons positif oleh banyak pihak termasuk pimpinan daerah Indramayu. 

Diharapkan dalam waktu dekat bisa segera ditindaklanjuti, dimulai dengan rehab ringan bangunan tua yang akan dijadikan museum tersebut. Jadi, nantinya bangunan tersebut tetap milik pemkab, namun pengelola museum adalah pihak yayasan.

“Harapan kami pemkab segera mencari tempat baru untuk kantor Badan Pengawas PD BPR yang lebih representatif. Selanjutnya gedung tersebut tinggal dipoles atau dipercantik sebelum diisi dengan benda-benda bersejarah,” ujar Nang Sadewo dari Yayasan Indramayu Historia.

Dikatakan Dewo, tim dari Yayasan Indramayu Historia, diantaranya beranggotakan Tarka (pemerhati naskah kuno dari Cikedung), Pangki Suidno (pemerhati budaya dari Tugu Kecamatan Sliyeg), Dartin Yuda (perupa), Nurochman Sudibyo (sastrawan), Adung Abdulgani (Ketua Dewan Kesenian Indramayu), serta para pemilik bangunan bersejarah siap mendukung dan bersama-sama mewujudkan berdirinya museum tersebut.

“Ide pendirian museum ini sudah didukung banyak pihak, sebagai upaya pelestarian benda-benda cagar budaya Indramayu agar tidak musnah ditelan zaman,” ujar Pemuda Pelopor Tahun 2005 dan 2009 itu.

Selain ingin mewujudkan museum, sebagai Ketua Kompepar Indramayu Kota, Dewo juga punya obsesi untuk membuka pengembangan area wisata lokal Indramayu-Sindang. Menurutnya, banyak potensi yang bisa dijadikan obyek wisata. Mulai dari wisata ziarah Sindang-Indramayu, hingga wisata heritage jejak pecinan, klenteng, Bandar Cimanuk, dan masih banyak lagi bangunan maupun tempat-tempat bersejarah lainnya. (oet)