Casiman Gantikan Odang Sebagai Direktur Polindra

Indramayu - Untuk menciptakan lembaga pendidikan yang memiliki visi dan misi jauh kedepan, haruslah dipimpin oleh orang-orang yang berkompeten pada bidangnya. Menyikapi hal itu Politeknik Indramayu yang hanya baru seumur jagung melakukan pergantian Direktur dari Drs. H. Odang Kusmayadi, MM. kepada Casiman Sukardi, ST.

Menurut Ketua Yayasan Pendidikan Cipta Insan Mandiri Drs. H. Amir Syarifudin, MM. menjelaskan, Penggantian Politeknik Indramayu ini karena adanya situasi yang semakin hari dituntut penanganan yang lebih serius dan professional. Seorang yang menjadi direktur haruslah seorang pemimpin yang berpengalaman dan dapat berkonsentrasi penuh dalam pengelolaan akademis, bukan sebagai kegiatan sambilan yang bercabang pada pekerjaan lain seperti yang sudah terjadi selama ini. Sementara itu direktur sebelumnya Odang Kusmayadi tetap memilih sebagai Kasubdin Dikmen pada Dinas Pendidikan Kab. Indramayu.

Menurut Amir, Proses serah terima jabatan dilakukan di kampus sementara Polindra pada tanggal 3 Nopember 2009 yang lalu, dan pada hari Rabu (11/11) diruang Data 2 Setda Indramayu dilakukan Penyampaian Visi dan Misi Direktur Polindra yang baru dihadapan Bupati Indramayu, Ketua DPRD, Kepala OPD, kepala sekolah SMA dan SMK se Kabupaten Indramayu. Selain penyampaian visi dan misi juga dilakukan kontrak manajemen antara direktur, ketua yayasan, dan Bupati Indramayu.

Sebelumnya tidak banyak orang yang mengenal sosok putra Kecamatan Tukdana Casiman Sukardi ini, sebagai orang yang pernah bekerja di Pembantu Direktur Bidang Produksi dan Kerjasama Industri pada Politeknik Manufaktur Negeri Bandung maka ia banyak tahu tentang seluk beluk Politeknik.

Lulusan Teknik Mesin ITB tahun 1997 dan lulusan Sain Terapan Bidang Pengecoran Logam Solothrun Switzerland ini berjanji akan membawa perubahan yang signifikan terhadap keberadaan Polindra untuk menjadi kampus terbaik secara bertahap. Apalagi kampus baru yang tengah dibangun saat ini berada di jalur pantura sehingga bisa menjadi apresiasi bagi daerah lain.

Sementara itu Bupati Indramayu DR. H. Irianto M. S. Syafiuddin mengatakan, penggantian direktur Polindra ini semata-mata untuk menciptakan manajemen yang sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip lembaga pendidikan. “Keberadaan Polindra dengan Direktur yang baru diharapkan bisa untuk mewujudkan masyarkat yang maju sesuai dengan visi Indramayu Remaja Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera,” katanya. (dens)

Continue Reading...

DAU Turun Rp233 Miliar, Pemkab Indramayu Protes Depkeu

Indramayu - Jatah DAU (Dana Alokasi Umum) dari pemerintah pusat berkurang sekitar Rp233 Milyar, Pemkab Indramayu mengajukan nota protes ke Depkeu (Departemen Keuangan).

Plt (Pelaksana Tugas) Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangtan dan Asset Daerah) Kab. Indramayu, Drs. Rinto Waluyo dihubungi Pos Kota, Rabu (11/11) mengatakan, penyebab berkurangnya DAU itu karena terjadi selisih angka pada bagi hasil PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang jumlahnya cukup signifikan sehingga hal itu merugikan Pemkab Indramayu.

Disebutkan, dalam menghitung DAU tersebut, Depkeu merasa sudah memberikan dana bagi hasil PBB untuk Kabupaten Indramayu sebesar Rp360 Milyar. Sedangkan DPPKAD merasa baru menerima dana bagi hasil PBB itu sebesar Rp127 Milyar. Jadi terdapat selisih minus sebesar Rp233 Miliar.

Menurut Rinto, yang jadi persoalan lagi Pemerintah Pusat dalam hal ini Depkeu, menganggap telah memberikan dana bagi hasil PBB Rp360 Miliar itu sudah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Sementara DPPKAD Indramayu pun yang merasa menerima dana bagi hasil PBB sebesar Rp127 Milya itu sudah diaudit oleh BPK. “Sama-sama sudah diaudit BPK. Jadi mana yang benar,” ujarnya.

Terkait adanya pengurangan DAU itu Pemkab Indramayu beberapa hari lalu mengirimkan nota protes ke Depkeu. Isinya mempertanyakan kejelasan mengenai pengurangan DAU itu. “Bahkan Jum’at (13/11), Bupati H. Irianto MS Syafiuddin akan ke Depkeu. Menelusuri masalah itu. Nanti keputusan akhirnya seperti apa, kita tunggu saja. Harus ada solusi dari pemerintah pusat,” kata Rintio Waluyo.

Jika angka DAU tersebut tetap tak bisa dirubah oleh Pemerintah Pusat kata Rinto Waluyo, dampaknya jelas akan menurunkan potensi dari DAU itu sendiri. Kemungkinan dapat menurunkan kemampuan belanja atau pengeluaran pada APBD Pemkab Indramayu. (PK)

Continue Reading...

Akar Kemiskinan Di Indramayu Sulit Dicabut

Indramayu - Upaya memberantas kemiskinan di Kabupaten Indramayu tidak mudah karena terbelenggu faktor budaya yang membentuk pola kemiskinan kultural. Akibatnya, jumlah keluarga miskin terus bertambah, bahkan mencapai sepertiga dari total keluarga di kabupaten ini.

Tahun 2006, jumlah keluarga miskin yang tercatat 158.646 keluarga, sedangkan pada tahun 2008 bertambah menjadi 169.720 keluarga dari 506.000 keluarga di Indramayu. Apabila dihitung dari jumlah penduduk, lebih dari 25 persen jumlah penduduk Indramayu saat ini, 1,73 juta jiwa, tergolong rakyat miskin.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu Apas Fahmi, Sabtu (31/10), mengakui, tidak mudah menghapus kemiskinan di Indramayu. Sebab, masyarakat menganggap kemiskinan adalah hal biasa dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi, karakter masyarakatnya cenderung kurang kreatif bahkan malas.

"Budaya masyarakat agraris menjadikan angka kemiskinan di Indramayu tinggi. Kemungkinan sampai 40 persen keluarga di Indramayu tergolong kategori miskin. Oleh karena itu, yang harus diubah adalah pola pikir masyarakatnya," ujar Apas.

Kebiasaan menggelar hajatan besar-besaran dan budaya konsumtif masyarakat, ujar Apas, merupakan salah satu penyebab bertahannya angka keluarga miskin itu. Pola berpikir kreatif dan produktif belum banyak dimiliki warga Indramayu sehingga mereka cenderung bergantung pada alam, tanpa ada upaya lebih. Bagi mereka, tanpa modal, usaha produksi tidak bisa berjalan.

Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Indramayu Caswandi mengatakan, petani adalah masyarakat yang paling rentan mengalami kemiskinan. Berdasarkan data BPS, sekitar 37 persen penduduk miskin di Indramayu adalah petani. Ketidakpastian kondisi pertanian, seperti bergantung pada cuaca, pasokan pupuk, serangan hama, dan ketersediaan air, menyebabkan rendahnya kesejahteraan petani.

Konsumtif

Melihat luas lahan pertanian Indramayu yang mencapai 120.000 hektar dan potensi hasil tangkap ikan di laut yang melimpah, seharusnya tidak ada rakyat miskin. Sayangnya, sempitnya rata-rata kepemilikan lahan, hanya 0,3 hektar, dan kebanyakan buruh tani, berakibat pada tingkat kesejahteraan yang mereka peroleh juga terbatas. Ironisnya, Indramayu merupakan lumbung padi nasional, tetapi hanya 30 persen produksi beras per tahun yang dikonsumsi masyarakat Indramayu. Sisanya dijual ke luar Indramayu.

Selain itu, meski aliran dana remittance dari warga Indramayu yang bekerja di luar negeri per tahun mencapai Rp 300 miliar, atau lima kali pendapatan asli daerah Indramayu, tetap saja Indramayu - Angka kemiskinan masih tinggi. Sebab, besarnya dana yang masuk malah digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumtif, seperti memperbaiki rumah dan membeli perabot rumah tangga, bukannya dipakai untuk kegiatan produktif.

Untuk pemberantasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Indramayu telah melakukan sejumlah program, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Bantuan langsung yang berbentuk Program Keluarga Harapan bertujuan memberi bantuan pendidikan dan kesehatan kepada keluarga miskin bersyarat. Selain itu, ada juga Yayasan Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat Keluarga Miskin yang kini memiliki dana berkisar Rp 14 miliar untuk membantu menyejahterakan keluarga miskin.

Bentuk pemberantasan kemiskinan secara tidak langsung adalah dengan penyediaan dana pendidikan dan pengobatan gratis, serta membangun infrastruktur jalan desa. Setidaknya, kata Apas, 40 persen APBD Indramayu, Rp 1,2 triliun, untuk memberantas kemiskinan. (THT)

Continue Reading...

Pedagang Pantai Glayem Protes Pungli Ke Kantor Camat

Indramayu - Puluhan pedagang di kawasan objek wisata Pantai Glayem, Desa Juntinyuat, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu mendatangi Kantor Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu, Kamis (29/10). Mereka memprotes pungutan liar (pungli) oleh sejumlah oknum tertentu di lokasi objek wisata Pantai Glayem sebesar Rp 3.000/orang.

Pungli tersebut menurut pedagang dan pemilik tempat rekreasi pantai mengurangi pendapatan mereka. Pasalnya, tiket masuk tersebut belum pernah dikonsultasikan secara terbuka kepada pedagang dan pemilik usaha wisata di lokasi ini.

"Banyak pengunjung keberatan. Selain membayar tiket masuk, mereka juga harus membayar uang tambahan jika ingin menikmati fasilitas taman hiburan di lokasi objek wisata," ungkap Adun Sastra (36), salah seorang pemilik hiburan anak di objek wisata Pantai Glayem.

Akibat lainnya, kata mereka, pengunjung hanya menikmati suasana pantai, tetapi tidak memanfaatkan fasilitas atau hiburan lain di lokasi tersebut.

Adun menjelaskan, penghasilan pedagang dan pemilik taman hiburan di lokasi ini mengalami penurunan secara drastis. Jika hal itu terus terjadi, mereka akan terus merugi dan bangkrut.

"Jelas saja kami keberatan jika pungutan terus dilakukan. Kami mendesak aparat yang berwenang untuk melakukan penertiban," ungkapnya saat menemui Camat Juntinyuat, H. Udi Suwarsudi, Kamis (29/10).

Menurut pedagang, objek wisata Glayem awalnya cukup ramai dikunjungi wisatawan sebelum ada pungutan di pintu masuk. Namun dalam tiga bulan terakhir, setelah ada pungutan, berangsur-angsur hasil usaha pedagang dan pemilik mainan menurun.

"Hampir setiap hari terjadi penurunan penghasilan 30-40 persen dari sebelumnya. Kami bisa mengalami kebangkrutan jika terus seperti ini," katanya.

Para pedagang dan pemilik usaha mendatangi kantor kecamatan untuk meminta dukungan dari pemerintah kecamatan. Mereka juga meminta pemerintah kecamatan memproteksi pedagang dari ancaman abrasi pantai.

Jarak antara titik abrasi dengan lokasi usaha hanya beberapa meter saja. Pedagang khawatir jika terjadi gelombang pasang, tempat usaha mereka akan tergerus. Terlebih bangunan pedagang di lokasi ini hanya berbentuk semipermanen

Camat Juntinyuat, H. Udi Suwarsudi mengatakan, pemerintah kecamatan berjanji akan mengakomodasi kepentingan pedagang dan pemilik usaha.

"Tiket masuk yang dikeluhkan pedagang akan dikaji ulang. Hal yang terpenting geliat usaha di lokasi wisata bisa tetap berjalan," katanya.

Continue Reading...

Akta Cerai Palsu Beredar Di Indramayu

Indramayu - Akte cerai palsu yang diberitakan sedang beredar luas di Indramayu, Jawa Barat, membuat seorang suami terpaksa mengadukan istri dan keluarganya karena memakai surat akte cerai jadi-jadian itu untuk kawin lagi.

"Saya kaget ketika mengetahui istri melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain padahal belum pernah bercerai. Saat itu istri sedang berangkat menjadi TKW di Taiwan, setelah pulang mereka menikah di rumah mertua," kata Asnawi Bin Catang, korban akte cerai palsu kepada wartawan di Indramayu, Sabtu (31/10).

Ia mengatakan, sebelum berangkat ke Taiwan mereka tidak pernah memiliki persoalan serius dalam rumah tangganya, namun tiba-tiba saja setelah kembali ke kampungnya, Umi Sugiarti, istri sah Asnawi, menikah dengan laki-laki lain.

Ia mengatakan, pernikahan tidak sah tersebut didukung mertuanya yang malah melangsungkan proses pernikahan tersebut. Asnawi kemudian melaporkan kasus ini ke Polres Indramayu.

Polisi kemudian memanggil 12 orang saksi dan Sumarno Bin Darica, warga Kali Sewo Puasaka Nagara kabupaten Subang, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

"Saya merasa dirugikan atas munculnya akte cerai aspal, atas nama Asnawi binti Catang dan Umi Sugiarti binti Sukmayono seolah-olah dikeluarkan Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu," kata Asnawi.

Departeman Agama Indramayu tidak memberikan penjelasan apapun mengenai kasus akte cerai palsu ini, dengan hanya menyebut sedang mempelajarinya.

Continue Reading...

AKBP Drs H Mashudi, SH, Kapolres Idaman Warga Indramayu

Indramayu - Dibalik pisah-sambut, Kapolres Indramayu, AKBP Nasri Wiharto, SIK yang menggantikan AKBP Drs H Mashudi, SH, Kamis (28/10) malam, menyisakan cerita haru. Nasri Wiharto sebelumnya bertugas sebagai Kabag Ops Polwil Jabar, sedangkan Mashudi akan menempati tugas barunya sebagai Wakasat Brimob di Polda Jatim.

Mashudi sendiri cuma 11 bulan bertugas di Indramayu dan masyarakat pun mulai mempercayai karena selama ini wilayah itu tenteram adanya. Kendati singkatnya waktu bertugas, ternyata ia telah mampu menjadi bagian dari 1,8 juta penduduk Indramayu untuk bersama-sama menciptakan kondusivitas daerah yang bertemperamen khas di pantura.

Ada yang mengenang, kehadirannya pada saat itu berbarengan dengan banyaknya tugas, salah satunya pemilihan legislatif (Pileg) April 2009 yang penuh tantangan. Beberapa insiden terkait Pileg, mampu diatasi tanpa ada gejolak yang berarti. Begitu pula aksi demo soal ganti-rugi crude oil dan insiden ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil Pilwu Desa Jayamulya, Mashudi bersama jajarannya sukses mengeleminir gejolak sosial. Kenangan lain yang tak terlupakan bagi anak sekolah, sosok Mashudi menjadi polisi yang dicintai dengan ide populernya PCD (Polisi Cilik Indramayu).

Ucapan yang tak terlupakan saat acara pisah sambut dengan AKBP Drs Syamsudin Janieb, Mashudi pernah mengatakan, saya mohon diterima masyarakat Indramayu, akan membantu masyarakat dan membantu Bupati Indramayu. Ucapan ini ternyata menjadi energi dan menjadi daya dukung bagi segenap ulama, ormas pemuda, dan semua elemen masyarakat lainnya, mengantarkan pribadinya sebagai sosok polisi yang ideal dan digandrungi.

Harapan masyarakat terhadap Kapolres Indramayu yang baru, semoga dapat melanjutkan kemesraan dengan berbagai elemen masyarakat termasuk birokrat, tanpa melepaskan fungsi sejatinya polisi sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Selamat jalan AKBP Drs H Mashudi,SH, selamat datang AKBP Nasri Wiharto, SIK. (Pel)

Continue Reading...