Indramayu - Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu akan mengirimkan surat kepada manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu terkait adanya aksi mogok dokter sehingga menyebabkan poliklinik tutup selama dua hari. 

Surat tersebut dikirimkan menyusul munculnya keluhan dari masyarakat, serta kepala-kepala puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Dedi Rohendi mengatakan, pengiriman surat yang dilakukan pada Kamis (10/4/2014) ini dilakukan juga sebagai bentuk teguran terkait tidak beroperasinya poliklinik.

Dia mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan, baik dari pihak dokter maupun manajemen, mengenai adanya aksi mogok tersebut.

"Pada dasarnya kami ingin mendapatkan kejelasan mengenai aksi mogok yang sempat terjadi kemarin. Kenapa sampai mengakibatkan pelayanan terganggu," kata Dedi, Rabu (9/4/2014).

Mengenai adanya keluhan soal metode pembayaran jasa medis yang menjadi penyebab aksi mogok para dokter, dia mengatakan, dirinya tidak bisa mengomentari hal tersebut, karena bukan kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. 

Dia menambahkan, hal tersebut seharusnya bisa diselesaikan oleh RSUD Indramayu secara internal tanpa harus membuat layanan publik terganggu.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Harian Direktur RSUD Kabupaten Indramayu, Zaenal Arifin mengatakan, pihaknya menjamin bahwa pelayanan poliklinik akan berlangsung seperti biasanya seusai pemilu. 

Dia mengatakan, persoalan internal yang sempat terjadi merupakan sebuah bentuk miskomunikasi antara pihak manajemen dan dokter. Dia mengklaim, setelah diadakannya pertemuan, Rabu (8/4/2014) kemarin, miskomunikasi itu bisa diselesaikan.

"Kalau misalnya ada pelayanan poliklinik yang tidak berjalan pada Kamis ini, silahkan lapor kepada saya," tuturnya.

Dia mengatakan, selama Pemilu, layanan poliklinik memang tutup. Hal itu dikatakannya sesuai dengan surat Keputusan Presiden No 14/2014. Namun untuk layanan lainnya, seperti Unit Gawat Darurat, masih berjalan seperti biasanya selama hari pencoblosan.

Sementara terkait dengan tuntutan sejumlah dokter RSUD Indramayu mengenai metode pembayaran jasa medis yang beralih ke sistem Jaminan Kesehatan Nasional dari sistem Peraturan Bupati, dia mengatakan, hal itu akan dilakukannya secara bertahap. Namun untuk saat ini, metode pembayaran jasa medis masih mengacu kepada sistem peraturan bupati.

"Tidak bisa langsung berganti sistem. Soalnya ada banyak hal yang perlu dilakukan, seperti mengentri data mengenai jasa medis. Sementara waktunya saat ini mepet, butuh penyesuaian-penyesuaian lagi," kata dia.

Adapun soal pembayaran jasa medis, dia menyebutkan, pencairan jasa medis itu saat ini sudah selesai verifikasi. Menurutnya, BPJS masih bekerja keras untuk menyusun rekapitulasi jasa medis para dokter. 

Dia menyebutkan, berdasarkan verifikasi terakhir pada Jumat kemarin, nilai klaim yang telah disusun sebesar Rp 4 miliar.

Selain itu, Zaenal juga mengungkapkan permintaan maafnya kepada masyarakat akibat pelayanan kesehatan sempat terganggu beberapa hari terakhir. "Memang terjadi sebuah miskomunikasi. Akan tetapi, setelah dijelaskan, miskomunikasi itu bisa diselesaikan," tuturnya.(PRLM)

Indramayu - Menjelang pelaksanaan pemilu yang tinggal beberapa jam lagi, Kodim 0616 Indramayu menyiapkan satu kompi pasukan antihuru-hara dan antiteror. Mereka ditempatkan di sejumlah obyek vital nasional dan koramil, yang ditengarai rawan gangguan keamanan.

Sebelum diberangkatkan ke sejumlah lokasi itu, pasukan tersebut memperagakan terlebih dulu simulasi penanganan gangguan keamanan pada masa pemilihan suara, Selasa (8/4). Dalam simulasi itu, pasukan antiteror dan antihuru-hara berhasil memukul mundur kelompok massa  yang anarkis saat pengumuman hasil pemungutan suara.

Satu kompi pasukan antihuru-hara dan antiteror itu merupakan gabungan dari pasukan batalyon 312 kala hitam Kodim 0616 Indramayu dan sejumlah pasukan bantuan dari koramil. Mereka memang sudah terlatih dan memiliki kemampuan khusus di bidang penanganan kerusuhan.

Komandan Daerah Militer 0616 Indramayu, Letkol Asyik Rudiyanto, menjelaskan, pasukan tersebut akan menempati sejumlah obyek vital nasional yang ada di Kabupaten Indramayu. Di antaranya, Kilang Pertamina Balongan, Kantor KPU dan kantor bupati. Dia juga menginstruksikan jajarannya agar bertindak tegas saat terjadi gangguan keamanan. "Kami berharap pemilu dapat berjalan aman, damai dan kondusif,’’ ujarnya.(Lis/ROL)

Indramayu - Sejumlah pasien menampakkan raut wajah penuh kekecewaan saat memasuki barisan poli di RSUD Indramayu, Selasa (8/4). Pasalnya, poli yang berjumlah 12 unit itu tutup. 

"Padahal saya sudah jauh-jauh datang ke sini mau memeriksakan anak saya, tapi (polinya) malah tutup,’’ keluh seorang warga Desa Pamayahan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Narmi (39).

Hal senada diungkapkan seorang pasien asal Desa/Kecamatan Arahan, Kasti (30). Dia mengaku sudah mengeluarkan ongkos cukup besar untuk membayar ojek motor yang mengantarkannya ke rumah sakit. Namun setelah sampai di rumah sakit, ternyata poli giginya tutup.

"Ini kan hari kerja. Dokternya kok tidak praktik," keluh Kasti.

Kasti mengaku sangat dirugikan dengan aksi mogok para dokter tersebut. Selain sudah mengeluarkan ongkos cukup besar, dia juga mengaku tidak bisa menahan rasa sakit akibat giginya yang berlubang.

Kasti mengatakan, semula berharap agar giginya yang sakit bisa segera ditangani oleh dokter gigi. Pasalnya, dia tidak bisa tidur semalaman akibat rasa sakit pada giginya.

 

"Kalau berobat ke dokter gigi (praktek swasta), biayanya pasti mahal," kata Kasti.

Seperti diketahui, para dokter yang bertugas di poli di RSUD Indramayu sepakat untuk tidak memberikan pelayanan kepada pasien sejak Senin (7/4) lalu. Mereka memprotes kebijakan manajemen rumah sakit terkait pembayaran upah jasa medik, yang masih mengacu pada peraturan bupati. Padahal, seharusnya menggunakan acuan BPJS.

Aksi para dokter itu akhirnya membawa merugikan para pasien. Mereka tidak bisa segera mendapat pelayanan. Apalagi, pada Rabu (9/9), pelayanan di poli juga tutup menyusul kebijakan pemerintah terkait hari pencoblosan pemilu legislatif.

"Hari ini dokternya sedang rapat. Kemarin (Senin) juga rapat. Besok (Rabu) juga libur pemilu," tutur seorang staf rumah sakit yang tidak mau disebut namanya.

Dirut RSUD Indramayu, Zaenal Arifin, meminta maaf kepada masyarakat dengan adanya masalah tersebut. Dia menegaskan, pihaknya berupaya memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat tidak mampu.

"Mohon maaf atas masalah ini," tandas Zaenal. (Lis/ROL)

Indramayu - Satuan Lalu Lintas Polres Indramayu menghancurkan knalpot bising di Polres Lama, Senin (7/4/2014). Knalpot yang dihancurkan itu merupakan knalpot yang terazia selama operasi Mantap Brata 2014, sebuah operasi yang dilaksanakan juga dalam rangka pengamanan menjelang Pileg 2014.

Penghancuran knalpot bising itu dilaksanakan di halaman Polres Lama. Para pemilik kendaraan motor yang menghancurkan knalpot bising tersebut. Mereka diberikan peralatan seperti palu yang nantinya digunakan untuk menghancurkan motor.

Pada saat penghancuran knalpot itu, ada sekitar 79 knalpot yang dihancurkan. Akan tetapi, jumlah total knalpot bising yang sudah terkena razia jumlahnya lebih besar lagi.

Kasat Lantas Polres Indramayu, Andryanto mengatakan, jumlah total knalpot bising yang terazia selama operasi Mantap Brata 2014 sebanyak 266 unit. Terkait dengan knalpot bising ini, dia mengatakan, pihaknya memiliki kebijakan untuk tidak mengembalikan knalpot bising tersebut.

"Bila pengendara yang terazia motornya karena knalpot bising, motornya bisa dibawa pulang kembali. Namun tidak dengan knalpotnya," kata dia seusai penghancuran knalpot bising.

Dia mengatakan, suara yang ditimbulkan dari knalpot bising itu pada dasarnya mengganggu ketenangan dan ketertiban warga. Dia menilai, munculnya knalpot bising ini juga diperparah dengan kecenderungan anak muda mengikuti trend, dan beberapa di antaranya muncul juga akibat pergaulan klub-klub motor. "Oleh karena efeknya yang mengganggu warga, penggunaan knalpot bising dilarang," ujarnya.

Menurutnya, razia knalpot bising ini akan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Tidak sebatas dalam Operasi Mantap Brata 2014 saja. Setelah pemilu usai, menurutnya, bukan berarti pengendara motor berknalpot bising akan dibebaskan berkeliaran.

Selain penyitaan knalpot bising, dalam Operasi Mantap Brata yang dimulai ketika menjelang kampanye, ditemui beberapa pelanggaran lain. Jenis-jenis pelanggaran itu adalah pengendara yang tidak memakai helm (536 pelanggaran), ketidaklengkapan surat (276 pelanggaran), dan pelanggaran terkait muatan (15 pelanggaran). (PRLM)

Indramayu - Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu, Takmid Sarbini menilai, ada sejumlah areal sawah di Kabupaten Indramayu yang berpotensi mengalami kekeringan bila terjadi fenomena el nino seperti yang diprediksikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Jatiwangi.

"Pada dasarnya saat ini masih terjadi curah hujan di beberapa daerah di Kabupaten Indramayu. Namun demikian, misalnya fenomena el nino seperti yang diprediksikan BMKG terjadi pada pertengahan tahun ini, ada potensi sawah yang terancam kekeringan," ujarnya, Senin (7/4/2014).

Dia mengatakan, sejumlah areal dinilai rentan terancam kekeringan bila ditanami padi pada musim tanam gadu (kering), terlebih bila musim tanam itu juga disertai adanya fenomena elnino. 

Namun dia mengaku tidak ingin memprediksi lebih spesifik soal potensi kekeringan tersebut. Pasalnya, pada saat ini hujan masih turun, meski curahnya tidaklah besar.

Saat ini saja, menurutnya, terdapat areal sawah sebesar 14 ribu yang pada awal tahun ini terkena rendaman banjir, sehingga masih harus melakukan penanaman ulang. 

Dia menyebutkan, areal sawah itu tersebar di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Kandang Haur, Losarang, Arahan, Cantigi, Krangkeng, Karang Ampel, Juntinyuat, dan Balongan.

Takmid menambahkan, seluas 105 ribu hektare merupakan lahan yang nantinya akan diproyeksikan untuk ditanami padi musim tanam gadu yang beriringan dengan prediksi fenomena el nino. Sementara sekitar 14 ribu hektare diproyeksikan terdapat potensi terancam kekeringan bila el nino terjadi.

Takmid mengatakan, bagi lahan yang sekiranya terancam kekeringan pada musim tanam gadu nanti, sebaiknya beralih kepada tanaman palawija. Menurutnya, tanaman tersebut dikenal tidak membutuhkan banyak air. Beberapa jenis tanaman palawija yang bisa ditanam itu di antaranya, seperti kedelai, kembang kol, atau timun suri.

Sementara untuk lahan yang termasuk jaminan air irigasi pada musim gadu, Takmid mengimbau untuk dilakukan percepatan musim tanam. Hal itu juga dimaksudkan untuk mengantisipasi ancaman kekeringan. "Para petani hendaknya menerapkan sistem culik," tuturnya.

Melalui sistem tersebut, menurut dia, petani harus sudah memulai persemaian ketika lahan memasuki masa panen. Hal itu dimaksudkan untuk mengejar hujan yang saat ini terkadang masih turun.

Sementara itu, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kecamatan Kandang Haur, Waryono, mengaku belum mendapatkan informasi mengenai prediksi terjadinya el nino. 

Namun, jika memang el nino terjadi pada musim tanam gadu mendatang, para petani yang rentan terancam kekeringan akan dicoba untuk beralih kepada tanaman palawija.

"Selama ini tanaman palawija lumayan tidak banyak merepotkan bila pasokan air menurun, karena datangnya kemarau," ujar dia.

Kepala BMKG Stasiun Jatiwangi, Pujiono sempat memprediksikan, musim kemarau tahun ini dibayangi fenomena el nino. Fenomena yang timbul karena memanasnya suhu di Samudera Pasifik itu diprediksikan terjadi sekitar Juli 2014.

Menurut dia, fenomena el nino menyebabkan musim kemarau akan semakin kering akibat minimnya curah hujan. Namun demikian, dia mengatakan, fenomena el nino yang diprediksi terjadi sekitar Juli itu pada dasarnya termasuk el nino lemah.

Pujiono menjelaskan, saat musim kemarau, hujan masih bisa terjadi, dengan ambang batas normalnya berada di kisaran 50-100 mililiter per bulan. Namun demikian, ketika terjadi fenomena el nino yang lemah, curah hujan di musim kemarau bisa kurang dari 50 mililiter per bulan. (PRLM)

Indramayu - Menjelang pencoblosan dalam pemilu legislatif, ratusan anggota Kepolisian Resort (Polres) Indramayu, Jawa Barat, mulai diterjunkan ke tempat-tempat pemungutan suara (TPS). Para petugas pun siaga mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerawanan selama masa pemilu.

Pergeseran anggota ke TPS itu dilakukan melalui Apel Pergeseran Pasukan (Serpas) pengamanan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) pada Tahapan Pencoblosan, Senin (7/4). Apel dilaksanakan di halaman Mapolres Indramayu dan dipimpin langsung Kapolres Indramayu, AKBP Wahyu Bintono Hari Bawono.

"Setiap anggota berkewajiban melaksanakan pengamanan di setiap tahapan pemilu, terutama tahapan pemungutan suara,’’ ujar Wahyu.

Wahyu mengungkapkan, pengamanan yang dilakukan jajarannya telah dilakukan sejak masa kampanye pada 16 Maret 2014. Pihaknya pun bersiap mengamankan jalannya pencoblosan maupun proses penghitungan suara.

Wahyu menyebutkan, anggota yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya pencoblosan sebanyak 792 anggota. Mereka disebar ke 3.749 TPS yang ada di 31 kecamatan di Kabupaten Indramayu.

Wahyu menambahkan, sejumlah TPS yang rawan mobilisasi massa, menjadi perhatian jajarannya. Karena itu, sebelum diberangkatkan, para anggota akan mendapatkan arahan tentang tugas dan wewenang ketika melaksanakan pengamanan. "Anggota polisi diwajibkan untuk terus berkoordinasi selama pemilu berlangsung,’’ tegas Wahyu.

Wahyu menilai, kerawanan akan terjadi apabila ada pihak tertentu yang ingin mengacaukan pelaksanaan pemilu 2014. Seperti misalnya sabotase dan provokasi, yang dengan sengaja disebarkan melalui isu-isu yang menyesatkan.

"Isu-isu seperti itu jangan dibiarkan berkobar. Masyarakat juga harus proaktif untuk mengantisipasinya,’’ kata Wahyu.(Lis/ROL)

Indramayu - Sekitar separuh tembok penahan ombak sepanjang 200 meter di Pantai Balongan, Desa/Kecamatan Balongan 2, Kabupaten Indramayu, tampak ambrol tergerus ombak. Sejumlah masyarakat yang biasa berjualan di sana mengkhawatirkan tembok itu bisa hancur bila gelombang air laut sedang tinggi-tingginya.

Berdasarkan pantauan “PRLM”, Jumat (8/3/2014), bagian tembok penahan ombak itu terbentang melengkung mengikuti garis pantai. Di ujung bagian tembok penahan yang mengarah ke pelabuhan milik Pertamina ke arah timur, tampak tumpukan batu berserakan ke arah lepas pantai. Seiring dengan berserakannya bebatuan karena terhantam ombak, tembok yang dipasang di atas bebatuan itu pun ada yang ambrol.

Adanya tembok penahan ombak yang ambrol itu memunculkan keluhan dari masyarakat yang sehari-harinya beraktivitas di sekitar pantai. Mereka umumnya mengkhawatirkan tembok penahan ombak itu perlahan-lahan bisa hancur seluruhnya bila tidak kunjung ada perawatan berkala. Pasalnya, bila tembok itu hancur, dipastikan abrasi di wilayah Pantai Balongan akan semakin dalam jangkauannya.

Darsono (48), warga RT 5 RW 2, Desa/Kecamatan Balongan, mengatakan, tembok penahan ombak itu mulanya dibangun melalui dana dari Pertamina. Namun pengerjaannya diserahkan kepada pihak kontraktor.

Pembangunannya sendiri berlangsung pada tahun 2004 silam. Dia mengatakan, sebelum serah terima berlangsung, pihak kontraktor rutin melakukan perawatan. Akan tetapi, begitu serah terima usai, perawatan berkala tidak pernah lagi dilakukan.

“Hanya sekitar satu tahun setelah pembuatan tembok itu rampung, perlahan tembok mulai terkikis oleh ombak. Bebatuan yang dipasang mulai ambrol hingga sekarang,” ujarnya saat ditemui, Jumat (8/3/2014).

Dia mengatakan, salah satu penyebab utama mengapa tembok itu lekas ambrol adalah karena jenis bebatuan yang dipasang tidak tepat. Menurutnya, jenis bebatuan untuk tembok penahan ombak itu kebanyakannya adalah jenis batu kapur. 

Bebatuan jenis itu ukurannya kecil-kecil. Dia mengatakan, jenis bebatuan yang tepat untuk dipakai sebagai penahan ombak adalah bebatuan bolder. Pasalnya, bebatuan jenis itu ukurannya besar-besar.

“Lebarnya bisa sekitar satu meter, sedangkan panjangnya bisa mencapai 2 meter. Sementara bebatuan yang dipakai sekarang ukurannya kecil-kecil. Tidak kuat dia menahan ombak. Lumpur tanah itu banyak masuk ke sela-selanya,” kata dia.

Dia mengkhawatirkan bila gelombang ombak yang besar menerjang, tembok itu akan semakin ambrol. Menurutnya, gelombang ombak akhir-akhir ini relatif tenang setelah hujan yang mengguyur Indramayu beberapa pekan silam.

Sementara itu, Wawan (46), warga lainnya di Desa Balongan mengatakan, bebatuan yang dipakai sebagai bahan tembok penahan ombak itu tidak memakai ring kawat. Akibatnya, bebatuan yang telah disusun relatif mudah ambrol dan berserakan ke arah lepas pantai.

“Biasanya kalau gelombang sedang tinggi, airnya itu bisa sampai melewati tembok. Saya biasanya langsung meninggalkan warung saja, takut kenapa-kenapa,” ujar pria yang sempat turut serta menjadi pekerja dalam pembangunan tembok penahan ombak pada 2004 silam itu.

Warung milik Wawan lokasinya memang berdekatan dengan bibir pantai. Bahkan, tembok penahan ombak itu berada persis di belakang warungnya. Dia menuturkan, sebelum dibangun tembok penahan ombak, wilayah di seputar warung tempatnya berjualan saat ini dipenuhi oleh air laut. “Adanya tembok penahan tanah itu merupakan keinginan warga agar abrasi tidak semakin parah,” katanya.

Jarak antara tembok penahan ombak saat ini dengan wilayah yang tergenang air laut akibat abrasi sebelumnya mencapai sekitar 100 meter. Saat ini pun, masih terdapat air laut yang terus merengsek ke dalam karena tidak tertahan tembok penahan ombak. 

Namun di lokasi bibir pantainya, saat ini dipasang batu kaki tiga untuk menahan abrasi. Batu kaki tiga itu dipasang melalui dana dari Pemkab Indramayu. (PRLM)