Polisi Lakukan Penyekatan Massa di Pantura Indramayu
Indramayu (PRLM) - Penyekatan terhadap kelompok massa yang berpotensi menimbulkan
gangguan kamtibmas terkait keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap
gugatan salah satu pasangan capres akan dilakukan di jalur Pantura
Indramayu. Saat ini terdapat 800 personil yang disiagakan di Jalur
Pantura Indramayu.
Hal tersebut dikatakan Kapolres Indramayu, Wahyu Bintono, dalam
konsolidasi pengamanan sengketa Pilpres 2014 pada Mahkamah Konstitusi di
Lapangan Mapolres Indramayu, Rabu (20/8/2014). Dalam apel tersebut,
dihadiri juga unsur Dandim 0616 Indramayu, serta jajaran Dinas
Perhubungan Indramayu.
Wahyu mengatakan, pihaknya saat ini menerapkan status siaga 1 dalam pengamanan sengketa pilpres.
"Khusus untuk pantura, kami sudah ada penyekatan. Terhadap kelompok
massa yang berpotensi mengganggu kamtibmas, kami sekat di Lohbener. Bila
datang dari arah timur, kami belokan ke selaur. Sementara bila dari
dalam kota, kami putar balikan ke Celeng. Sifatnya kami monitoring, dan
statusnya siaga 1. Dua pertiga dari personil kami sebanyak 1.200 orang
disiagakan. Itu berarti 800 personel sudah siaga, terutama di pantura,"
tuturnya.
Dia menambahkan, Pantura Indramayu menjadi perlintasan utama dari
jawa bagian timur untuk bisa ke Jakarta. Dengan demikian, menjadi
kewajiban pihaknya agar jangan sampai ada massa yang berpotensi ganggu
kamtibmas lolos ke Jakarta.
Dia menuturkan, ada beberapa bentuk potensi konflik, baik di Ibukota
maupun daerah. Menurutnya, Polda Metro Jaya dengan BKO dari Polda dan
TNI telah melakukan upaya pengamanan di sekitar gedung MK.
Sementara polda lain, diperintahkan agar melakukan upaya pencegahan
terhadap berbagai bentuk kelompok massa yang akan ke Jakarta. Massa yang
dimaksud adalah yang berpotensi menimbulkan aksi anarkisme.
"Selain di pantura, upaya antisipasi dan pencegahan lainnya berkaitan
dengan keberadaan objek-objek pemilu, seperti kantor pemilu, panwaslu,
partai politik, dan objek vital lainnya. Ini menjadi tugas pokok,
termasuk polda jabar, dan Polres Indramayu," katanya.
Dia menuturkan, patroli gabungan dengan Kodim, razia pemeriksaan
kendaraan bermotor dengan sasaran tertentu, serta benda-benda berbahaya
lainnya akan meningkat sampai pasca pengumuman MK.
"Perlu ada penyeragaman yang baik dengan jajaran lainnya, sehingga
bisa bersatu padu dalammelakukan upaya preventif maupun penindakan bila
ada gangguan kamtibmas," ujarnya.
Menurutnya, apapun hasil MK yang akan diumumkan, harus dihargai
bersama. Pasalnya, itu merupakan hasil dari proses panjang pemeriksaan
alat bukti yang ada di MK.
"Dalam hal ini juga, Polri menghimbau agar masyarakat bisa menerima
dengan leluasa apapun keputusannya, dan tidak terpancing, baik itu
kejahatan jalanan, pengrusakan, dan penganiayaan," tuturnya.
Wahyu menambahkan, dari dinamika dan kegiatan masyarakat, termasuk di
depan MK, ada pihak-pihak yang terus menyampaikan aspirasinya, baik
berunjuk rasa, maupun mengkritisi jalannya sidang.
"Adapun hal ini berpotensi menyuburkan bentuk-bentuk gangguan kamtibmas manakala diumumkannya hasil gugatan besok," katanya.
Post a Comment