Banyak Lampu Mati, Rencana Kenaikan PPJ Diprotes

Indramayu - Rencana kenaikan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) oleh Pemkab Indramayu melalui pembahasan Raperda oleh DPRD setempat, dari yang semula enam persen menjadi 10 persen, mulai mendapat tanggapan berbagai kalangan masyarakat.

Selain munculnya penolakan kenaikan PPJ di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat dengan "trend" protes karena memberatkan konsumen listrik, di sisi lain warga menilai hal yang harus dibenahi lebih awal bagaimana peningkatan pelayanan penerangan jalan umum di masyarakat

"Mungkin yang harus dipikirkan dari PPJ Indramayu yang kini sudah mencapai Rp22 miliar/tahun alokasi untuk pemeliharaannya harus proporsional bukan hanya Rp600 juta/tahun," tutur Duliman (43) tokoh masyarakat Desa Terusan Sindang.

Alokasi ini terasa tak sebanding dengan kebutuhan biaya pemeliharaan bagi 13.000 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Indramayu yang kini terpasang di 310 desa yang temyata" hanya dialokasikan kurang dari lima persen pendapatan PAD PPJ setiap tahunnya." Kalau hanya sejumlah itu mana cu-kup untuk memelihara lampu, PJU yang kini banyak yang mati karena belum diganti," tambah dia.

Fakta banyaknya lampu jalan umum yang mati belakangan ini, membuat masyarakat sangat kecewa. Pasalnya kontribusi berupa pajak tetap disetorkan warga melalui tagihan rekening listrik setiap bulannya. "Kita kan bayar terus pajak setiap bulan faktarnya lampu jalannya malam sudah lama padam dan tidak segera diperbaiki," tutur Nono (52) warga Desa Cikedung Kecamatan Cikedung.

Minimnya alokasi anggaran pemeliharaan PJU di Indrama-yu diakui Kapala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Ir Herry Hilman didampingi Kabid PJU Anas SH kepada Pelita menjadi kendala kurang maksimalnya pemeliharaan kerusakan PJU yang terjadi. "Memang kita akui kendala minimnya dana menyebabkan saat ini kita tak bisa maksimal untuk memelihara lampu PJU yang ada," tutur dia.

Ketua Komisi C DPRD Indramayu H Taufik Hidayat SH ditemui secara terpisah menjelaskan, alokasi PJU sebesar Rp600 juta bukan untuk melakukan pemeliharaan PJU secara keseluruhan, karena untuk peme-liharaan PJU investasi masih menjadi tanggungjawab PT Kharisma Serunting Sakti. "Jadi kalau investor habis waktu pemeliharaan akhir 2010 ini, maka tanggungjawabnya kembali ke Pemkab, jadi kita akan naikkan anggaran biaya pemeliharaan," tandas dia.

Akibat terbengkalainya pemeliharaan PJU di Indramayu, ribuan PJU kini dalam kondisi padam. Warga berharap agar Pemkab Indramayu melalui DKP untuk segera menangani kasus PJU yang padam sehingga anekdot habis terang terbitlah gelap alias "petengjimet" di malam hari dapat segera teratasi. (Pel)