Pelaksanaan Pemilu Terkendala Anggaran
INDRAMAYU – Pemilu 2009 tinggal beberapa hari lagi, namun masih banyak permasalahan yang belum bisa diselesaikan. Salah satunya adalah menyangkut anggaran bagi Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Menurut Ketua Forum PPK-PPS Kabupaten Indramayu, Ghozali, masalah anggaran ini memang cukup merepotkan. Bahkan bisa mengganggu kinerja PPK maupun PPS.
Dikatakannya, sejumlah persoalan manyangkut keuangan antara lain honor PPK yang belum ada realisiasi selama tiga bulan. Kemudian biaya untuk pelaksanaan bimbingan teknis (bintek) di tingkat PPK dan PPS. Selain itu, juga biaya untuk pelantikan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang tidak dianggarkan.
“Kami benar-benar prihatin melihat kondisi di lapangan. PPK dan PPS harus bekerja ekstra keras, sementara di sisi lain anggaran buat mereka tidak jelas,” ungkapnya Ghozali, disela-sela bintek anggota PPK di KPUD Indramayu, Rabu (25/3).
Ketua PPK Karangampel, Abdul Ghani, juga mengaku sedih dengan kondisi anggaran pemilu kali ini. Dikatakannya, untuk menyelenggarakan pelantikan anggota KPPS tidak tahu mau membayar hutang tersebut darimana, karena tidak dianggarkan dari KPU.
Informasi yang diperoleh koran ini, untuk pelantikan KPPS memang banyak yang diserahkan ke masing-masing PPS. Meskipun demikian ada yang dilakukan secara serentak di kecamatan. Ironisnya, akibat tidak adanya anggaran sejumlah KPPS dikabarkan belum dilantik.
Sementara Ketua KPUD Indramayu, Ahmad Khotibul Umam menjelaskan, masalah rapel honor sampai saat ini masih dalam proses. Apabila dana tersebut sudah siap tentunya akan segera dicairkan. Adapun mengenai biaya untuk bimbingan teknis serta pelantikan KPPS, menurutnya sudah diajukan ke APBD dan belum ada realisasi.
“Kami sebenarnya sudah mengajukan ke pemkab untuk biaya bimbingan teknis serta pelantikan KPPS, tapi sampai sekarang ternyata belum ada realisasi,” tandasnya. (oet)
Dikatakannya, sejumlah persoalan manyangkut keuangan antara lain honor PPK yang belum ada realisiasi selama tiga bulan. Kemudian biaya untuk pelaksanaan bimbingan teknis (bintek) di tingkat PPK dan PPS. Selain itu, juga biaya untuk pelantikan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang tidak dianggarkan.
“Kami benar-benar prihatin melihat kondisi di lapangan. PPK dan PPS harus bekerja ekstra keras, sementara di sisi lain anggaran buat mereka tidak jelas,” ungkapnya Ghozali, disela-sela bintek anggota PPK di KPUD Indramayu, Rabu (25/3).
Ketua PPK Karangampel, Abdul Ghani, juga mengaku sedih dengan kondisi anggaran pemilu kali ini. Dikatakannya, untuk menyelenggarakan pelantikan anggota KPPS tidak tahu mau membayar hutang tersebut darimana, karena tidak dianggarkan dari KPU.
Informasi yang diperoleh koran ini, untuk pelantikan KPPS memang banyak yang diserahkan ke masing-masing PPS. Meskipun demikian ada yang dilakukan secara serentak di kecamatan. Ironisnya, akibat tidak adanya anggaran sejumlah KPPS dikabarkan belum dilantik.
Sementara Ketua KPUD Indramayu, Ahmad Khotibul Umam menjelaskan, masalah rapel honor sampai saat ini masih dalam proses. Apabila dana tersebut sudah siap tentunya akan segera dicairkan. Adapun mengenai biaya untuk bimbingan teknis serta pelantikan KPPS, menurutnya sudah diajukan ke APBD dan belum ada realisasi.
“Kami sebenarnya sudah mengajukan ke pemkab untuk biaya bimbingan teknis serta pelantikan KPPS, tapi sampai sekarang ternyata belum ada realisasi,” tandasnya. (oet)
Post a Comment