PNPM Jangan Dijadikan Alat Kampanye
PATROL – Para Pelaksana yang terlibat dalam aplikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) di lapangan harus terus menjalin kordinasi yang baik dengan semua pihak. Hal itu perlu dilakukan agar meminimalisir konflik serta tidak muncul ketidakpuasan dari elemen masyarakat.
“PNPM juga jangan dijadikan alat politik parpol manapun untuk meraih simpati masyarakat menjelang pemilu. Ini adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, khususnya masyarakat di pedesaan,” ujar anggota Komisi B DPRD Indramayu Drs H Lilik Sujana, saat meninjau realisasi pelaksanaan PNPM MP di aula kantor Kecamatan Patrol, Jumat (27/2).
Dijelaskannya, PNPM adalah program dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, supaya kondisi daerah menjadi lebih baik. Bukan klaim program partai tertentu serta dijadikan media kampanye. “Itu jelas menyalahi aturan. Dan tentu akan berbuah masalah, jika implementasi dari PNPM itu sendiri ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye,” tegas Ilik.
Dalam acara dialog dengan seluruh pelaksana PNPM MP yang terdiri dari konsultan, fasilitator, UPK, PjoK, PL serta para kuwu itu, hadir pula tiga anggota Komisi B lainnya yaitu Akyadi AF, Drs Tohari, dan H Sofwan Hidayat.
Turut mendampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat BPMD Pemkab Idramayu Andi MS dan Camat Patrol Drs H Djohar Maknun. Saat ikut menyampaikan saran dan pendapatnya, Sekretaris Komisi B Drs H Tohari meminta, agar pelaksanaan PNPM harus sesuai aturan yang berlaku. “Nah fungsi dari anggota dewan diantaranya adalah mengawasi dan memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan yang anggarannya berasal dari pemerintah,” katanya.
Hal senada juga disampaikan H Sofwan Hidayat. Menurutnya, hasil dari PNPM sudah sangat baik dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apalagi, program tersebut benar-benar dilaksanakan secara ketat dan melibatkan banyak komponen. (kho)
“PNPM juga jangan dijadikan alat politik parpol manapun untuk meraih simpati masyarakat menjelang pemilu. Ini adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, khususnya masyarakat di pedesaan,” ujar anggota Komisi B DPRD Indramayu Drs H Lilik Sujana, saat meninjau realisasi pelaksanaan PNPM MP di aula kantor Kecamatan Patrol, Jumat (27/2).
Dijelaskannya, PNPM adalah program dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, supaya kondisi daerah menjadi lebih baik. Bukan klaim program partai tertentu serta dijadikan media kampanye. “Itu jelas menyalahi aturan. Dan tentu akan berbuah masalah, jika implementasi dari PNPM itu sendiri ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye,” tegas Ilik.
Dalam acara dialog dengan seluruh pelaksana PNPM MP yang terdiri dari konsultan, fasilitator, UPK, PjoK, PL serta para kuwu itu, hadir pula tiga anggota Komisi B lainnya yaitu Akyadi AF, Drs Tohari, dan H Sofwan Hidayat.
Turut mendampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat BPMD Pemkab Idramayu Andi MS dan Camat Patrol Drs H Djohar Maknun. Saat ikut menyampaikan saran dan pendapatnya, Sekretaris Komisi B Drs H Tohari meminta, agar pelaksanaan PNPM harus sesuai aturan yang berlaku. “Nah fungsi dari anggota dewan diantaranya adalah mengawasi dan memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan yang anggarannya berasal dari pemerintah,” katanya.
Hal senada juga disampaikan H Sofwan Hidayat. Menurutnya, hasil dari PNPM sudah sangat baik dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apalagi, program tersebut benar-benar dilaksanakan secara ketat dan melibatkan banyak komponen. (kho)
Post a Comment