Uang Investasi 5 Miliar RSUD Indramayu Belum Jelas

Indramayu (PRLM) - Investasi senilai Rp 5 miliar yang sempat bermasalah dari RSUD Indramayu, sehingga turut menyebabkan arus keuangan Pemkab Indramayu mendapatkan opini disclaimer dari BPK, sampai saat ini masih belum jelas.

Direktur RSUD Indramayu, Deden Bonnie Koswara mengatakan, sampai saat ini belum ada pengembalian uang senilai Rp 5 miliar tersebut ke kas RSUD. Dia mengaku belum mengetahui secara jelas mengenai detail investasi jangka pendek tersebut.

Dia mengatakan, berdasarkan berkas dari BPK yang sempat dibacanya, ada indikasi penipuan dalam investasi jangka pendek untuk pengembangan rumah sakit tersebut. Namun demikian, dia mengaku tidak mengetahui detailnya seperti apa.

"Indikasi ada ke situ, ada unsur penipuannya. Tapi, kalau detailnya belum paham," kata dia, Rabu (3/9/2014).

Dia mengatakan, seandainya kas tersebut masih tersimpan di RSUD, bisa mendongkrak target pendapatan berada di kisaran Rp 90 miliar. Saat ini, target pendapatan RSUD ditetapkan di angka Rp 85 miliar dari asalnya Rp 60 miliar. Adapun realisasi yang telah tercapai hingga 30 Mei 2014 sebesar Rp 29 miliar.

Menurutnya, penetapan target pada tahun ini harus direvisi dari Rp 60 miliar ke Rp 85 miliar karena adanya sejumlah pos pendapatan yang bisa melampaui target awal. Selain pos pendapatan rutin seperti biaya perawatan, terdapat pos pendapatan dari silpa senilai Rp 4 miliar, Jamkesmas yang belum dibayarkan pada tahun kemarin senilai Rp 10,5 miliar, dan program kesehatan Pemkab Indramayu yang juga akan dibayarkan senilai Rp 3 miliar.

Deden menambahkan, sejauh ini pelayanan rumah sakit belum terganggu akibat adanya kasus tersebut. Menurut dia, rencana pengembangan masih akan dilakukan, terutama pada awal tahun 2015.

"Saat ini perencanaan dulu, masih proses. Yang pasti, ke depannya, sumber pembiayaan pengembangan rumah sakit ini harus jelas," tuturnya.

Dia menuturkan, rencana pengembangan yang akan dilakukan pihaknya adalah pembangunan ruang rawat inap bedah kelas 3, serta pembangunan poliklinik. Menurutnya, pembangunan rawat inap akan memakan biaya Rp 1,7 miliar, dengan anggaran dari APBD Indramayu. Sementara pembangunan poliklinik memakan biaya Rp 11,5 miliar, dengan bantuan dari Pemprov Jabar. "Saat ini masih direncanakan. Pastinya mulai berjalan pada 2015 nanti," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, adanya investasi jangka pendek yang tidak bisa dipertanggungjawabkan membuat pengelolaan keuangan rumah sakit menjadi bermasalah. Bupati Indramayu Anna Sophanah pun menyatakan mengganti Plt. Direktur RSUD Indramayu yang saat itu dijabat oleh Zaenal Arifin.