Lambat, Kinerja BPN Indramayu Dikeluhkan
INDRAMAYU–Pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indramayu ternyata masih belum berubah seperti jaman dulu. Padahal saat ini pelayanan masyarakat di Kabupaten Indramayu semuanya sudah direformasi dan mengutamakan pelayanan cepat. Sementara untuk membuat sertifikat tanah saja di BPN kadang harus bertahun-tahun menunggu.
Ketua Komisi A DPRD Indramayu, H Syarif Kaslam mengungkapkan, banyak masyarakat yang mengadu ke DPRD terkait pelayanan yang lambat dan belum sesuai harapan. Padahal di lingkungan Pemkab Indramayu saat ini pelayanan sudah diperbaiki menjadi lebih cepat dan mudah.
Dikatakannya, meskipun BPN merupakan lembaga vertikal namun bukan berarti mereka akan bisa seenaknya. Karena bagaimanapun juga BPN ada di Indramayu, sehingga harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
“Kami sangat menyayangkan kinerja BPN yang masih juga belum transparan. Di saat yang lain sudah membuka diri dengan pelayanan yang cepat dan mudah, mestinya BPN juga harus bisa mengedepankan kepentingan masyarakat. BPN harus mau membuka diri dan transparan,” tandas politisi asal Partai Bulan Bintang (PBB), yang juga caleg DPRD Provinsi Jabar Dapil Cirebon-Indramayu, Rabu (11/2) di gedung dewan.
Kinerja BPN yang lamban ternyata juga dikeluhkan oleh jajaran Pemkab Indramayu. Pasalnya, pemkab saat ini tengah melakukan inventarisir terhadap tanah-tanah yang merupakan aset pemkab. Hal ini dilakukan karena banyak tanah aset pemda yang diklaim oleh masyarakat. Namun dalam praktiknya di lapangan ternyata terjadi hambatan saat pengurusan sertifikat di BPN. Bahkan pembuatan sertifikat tersebut ternyata memakan waktu bertahun-tahun lamanya.
“Terus terang saya kecewa dengan kinerja BPN yang sangat lamban. Membuat sertifikat untuk kepentingan pemda saja harus bertahun-tahun, apalagi untuk rakyat. Padahal kami di sini sudah melakukan pelayanan cepat dan mudah,” ungkap Bupati H Irianto MS Syafiuddin dengan nada kesal. (oet)
Ketua Komisi A DPRD Indramayu, H Syarif Kaslam mengungkapkan, banyak masyarakat yang mengadu ke DPRD terkait pelayanan yang lambat dan belum sesuai harapan. Padahal di lingkungan Pemkab Indramayu saat ini pelayanan sudah diperbaiki menjadi lebih cepat dan mudah.
Dikatakannya, meskipun BPN merupakan lembaga vertikal namun bukan berarti mereka akan bisa seenaknya. Karena bagaimanapun juga BPN ada di Indramayu, sehingga harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
“Kami sangat menyayangkan kinerja BPN yang masih juga belum transparan. Di saat yang lain sudah membuka diri dengan pelayanan yang cepat dan mudah, mestinya BPN juga harus bisa mengedepankan kepentingan masyarakat. BPN harus mau membuka diri dan transparan,” tandas politisi asal Partai Bulan Bintang (PBB), yang juga caleg DPRD Provinsi Jabar Dapil Cirebon-Indramayu, Rabu (11/2) di gedung dewan.
Kinerja BPN yang lamban ternyata juga dikeluhkan oleh jajaran Pemkab Indramayu. Pasalnya, pemkab saat ini tengah melakukan inventarisir terhadap tanah-tanah yang merupakan aset pemkab. Hal ini dilakukan karena banyak tanah aset pemda yang diklaim oleh masyarakat. Namun dalam praktiknya di lapangan ternyata terjadi hambatan saat pengurusan sertifikat di BPN. Bahkan pembuatan sertifikat tersebut ternyata memakan waktu bertahun-tahun lamanya.
“Terus terang saya kecewa dengan kinerja BPN yang sangat lamban. Membuat sertifikat untuk kepentingan pemda saja harus bertahun-tahun, apalagi untuk rakyat. Padahal kami di sini sudah melakukan pelayanan cepat dan mudah,” ungkap Bupati H Irianto MS Syafiuddin dengan nada kesal. (oet)
Post a Comment