Ormas Indramayu : Bupati Anna Tak Layak Memimpin Indramayu
Indramayu - Beberapa organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat di Indramayu, Jawa Barat, menilai Bupati Indramayu Anna Sophana sudah tidak layak lagi memimpin. Hal itu disebabkan banyaknya persoalan di Indramayu yang tidak secara tegas disikapi. Bahkan Anna diminta harus turun dari jabatannya.
Pernyataan itu diungkapkan, antara lain oleh Persatuan Pemuda dan Remaja Desa Tugu (PEMERSATU), Ikatan Remaja Balongan (IRBA), Barisan Oposisi Rakyat (BOR), Lawang Institute, Pos Bantuan Hukum Berbasis Masyarakat (PBHBM), Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD), dan DPC Serikat Buruh Migrant Indonesia (SBMI) Indramayu.
"Harus turun lah (Anna Sophana dari jabatannya), karena enggak punya visi pembangunan ekonomi yang jelas dan konkrit. Hampir di setiap sektor ada masalah: petani, buruh, nelayan, pemuda dan pendidikan," ujar juru bicara PEMERSATU Afif Rahman, Rabu (1/2). Afif juga menyesalkan supremasi hukum di Indramayu tidak berjalan.
Ketua IRBA Abdul Ghofur menilai Bupati Indramayu kerap kali mementingkan golongan dari partainya sendiri, sedangkan yang tidak pro tidak diperhatikan. "Keluarganya dilindungi dari sisi hukum. masyarakat kecil tidak diperhatikan, (Anna) tidak layak jadi pemimpin. Ketika tidak layak ya harus diganti," kata Ghofur di saat yang sama.
Sementara, Direktur PKSPD Indramayu Oushj Dialambaka mengungkapkan bahwa sejak awal (terpilihnya Anna Sophana jadi bupati) memang sudah tidak memenuhi kriteria.
"Saya sudah tidak menganggap penting lagi pemimpin ketika tidak bisa menjalankan sebagai pemimpin. Semua proses (penggulingan rezim) tentu tidak bisa ditempuh, kecuali revolusi itu harus dilakukan," tegasnya.
"Apa bedanya juga dia (Anna) turun atau tidak, toh dia hanya boneka," sindir Direktur PBHBM Indramayu, Dewi Nurmalasari, menambahkan.
Sekjen BOR Indramayu Sahali menimpali secara normatif Anna Sophana belum bisa dikatakan optimal menjadi pemimpin. Tanggungjawab secara yuridis tentang pemenuhan hak kepada masyarkatnya belum terlaksana dengn baik. Secara politik, tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan masyarakat Indramayu.
Anna tidak pernah menemui langsung masyarakat yang sedang mengajukan aspirasinya.
"Hal tersebut cukup menjadi evaluasi dan kesimpulan, Anna Sophana sudah gagal memimpin Indramayu," tegasnya.
"Sudah saatnya lah (Bupati turun). Pembangunan kesadaran demokratik di Indramayu mengalami kebuntuan. Ini bisa dilihat dari pola perimbangan terhadap kekuasaan tidak menguat, terjadi demoralisasi birokrasi dalam urusan politik kekuasaan. Korupsi yang menggurita dan banyak melibatkan kerabat kekuasaan," kata Ketua Dewan Pakar Lawang Institute Nanang Kosim.
Dari sektor buruh migran pun angkat bicara.
"Sangat tidak layak. Karena Anna tak berpihak pada nasib TKI asal Indramayu, itu ditunjukkan dengan tidak adanya kebijakan Pemda tentang upanya perlindungan dan pencegahan permasalahan TKI," tegas Ketua DPC SBMI Indramayu, Juwarih, saat ditanya kelayakan Anna memimpin Indramayu. (sumber)
Pernyataan itu diungkapkan, antara lain oleh Persatuan Pemuda dan Remaja Desa Tugu (PEMERSATU), Ikatan Remaja Balongan (IRBA), Barisan Oposisi Rakyat (BOR), Lawang Institute, Pos Bantuan Hukum Berbasis Masyarakat (PBHBM), Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD), dan DPC Serikat Buruh Migrant Indonesia (SBMI) Indramayu.
"Harus turun lah (Anna Sophana dari jabatannya), karena enggak punya visi pembangunan ekonomi yang jelas dan konkrit. Hampir di setiap sektor ada masalah: petani, buruh, nelayan, pemuda dan pendidikan," ujar juru bicara PEMERSATU Afif Rahman, Rabu (1/2). Afif juga menyesalkan supremasi hukum di Indramayu tidak berjalan.
Ketua IRBA Abdul Ghofur menilai Bupati Indramayu kerap kali mementingkan golongan dari partainya sendiri, sedangkan yang tidak pro tidak diperhatikan. "Keluarganya dilindungi dari sisi hukum. masyarakat kecil tidak diperhatikan, (Anna) tidak layak jadi pemimpin. Ketika tidak layak ya harus diganti," kata Ghofur di saat yang sama.
Sementara, Direktur PKSPD Indramayu Oushj Dialambaka mengungkapkan bahwa sejak awal (terpilihnya Anna Sophana jadi bupati) memang sudah tidak memenuhi kriteria.
"Saya sudah tidak menganggap penting lagi pemimpin ketika tidak bisa menjalankan sebagai pemimpin. Semua proses (penggulingan rezim) tentu tidak bisa ditempuh, kecuali revolusi itu harus dilakukan," tegasnya.
"Apa bedanya juga dia (Anna) turun atau tidak, toh dia hanya boneka," sindir Direktur PBHBM Indramayu, Dewi Nurmalasari, menambahkan.
Sekjen BOR Indramayu Sahali menimpali secara normatif Anna Sophana belum bisa dikatakan optimal menjadi pemimpin. Tanggungjawab secara yuridis tentang pemenuhan hak kepada masyarkatnya belum terlaksana dengn baik. Secara politik, tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan masyarakat Indramayu.
Anna tidak pernah menemui langsung masyarakat yang sedang mengajukan aspirasinya.
"Hal tersebut cukup menjadi evaluasi dan kesimpulan, Anna Sophana sudah gagal memimpin Indramayu," tegasnya.
"Sudah saatnya lah (Bupati turun). Pembangunan kesadaran demokratik di Indramayu mengalami kebuntuan. Ini bisa dilihat dari pola perimbangan terhadap kekuasaan tidak menguat, terjadi demoralisasi birokrasi dalam urusan politik kekuasaan. Korupsi yang menggurita dan banyak melibatkan kerabat kekuasaan," kata Ketua Dewan Pakar Lawang Institute Nanang Kosim.
Dari sektor buruh migran pun angkat bicara.
"Sangat tidak layak. Karena Anna tak berpihak pada nasib TKI asal Indramayu, itu ditunjukkan dengan tidak adanya kebijakan Pemda tentang upanya perlindungan dan pencegahan permasalahan TKI," tegas Ketua DPC SBMI Indramayu, Juwarih, saat ditanya kelayakan Anna memimpin Indramayu. (sumber)
Post a Comment