Batas Wilayah Sumedang-Indramayu Kembali Diperdebatkan

Indramayu - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meminta Pemkab Sumedang dan Indramayu membentuk tim untuk menetapkan batas wilayah pasti antara Kab. Sumedang dan Indramayu di sekitar patok (pilar) batas wilayah nomor 30 sampai dengan 33. Permintaan itu, menurut Assisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kab. Sumedang H. Agus Sukandar, disampaikan Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Jabar, H. Rohman Hidayat dalam pertemuan membahas masalah tersebut di kantor Kec. Buahdua, Sumedang Kamis (10/3).

Pertemuan itu sendiri menurut Agus, digelar Pemprov Jabar menanggapi adanya surat dari Setda Kab. Indramayu Nomor 593/2474/PEM.UM tanggal 20 Desember 2010 tentang Permasalahan Batas Wilayah Antara Kab. Indramayu dengan Kab. Sumedang pada pilar 30, 31, 32, dan pilar 33. "Pilar-pilar batas tersebut berada di sekitar perbatasan antara wilayah Desa Ciawitali dan Gendereh, Kec. Buahdua, Sumedang dengan wilayah Desa Sanca, Kec. Gantar, Kab. Indramayu," tutur Agus, di ruang kerjanya Jumat (11/3)

Pertemuan di kantor Kec. Buahdua itu, dihadiri sejumlah pejabat terkait dari Pemkab serta Badan Pertanahan Nasional Kab. Sumedang dan Indramayu. Selain itu, ujar Agus yang hadir mewakili Pemkab Sumedang dalam pertemuan itu, juga dihadiri pejabat dari Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Ketua Komisi A DPRD Sumedang H. Ending Ahmad Sajidin beserta sejumlah anggota komisi A.

"Dalam pertemuan kemarin, Pemkab Indramayu dan Sumedang diminta menyampaikan argumen-argumen yang selama ini dijadikan patokan batas wilayah kabupaten di sekitar pilar-pilar perbatasan tersebut. Selanjutnya Pemkab Indramayu dan Sumedang diminta membentuk tim teknis untuk menyelesaikan permasalahan batas wilayah tadi," katanya.

Diungkapkan Agus, dalam pertemuan itu Pemkab Indramayu menyampaikan argumen bahwa batas wilayah Kab. Indramayu dan Sumedang di sekitar pilar-pilar tadi adalah batas alam berupa alur anak Sungai Cikandung. Sementara, Pemkab Sumedang memegang patokan batas wilayahnya adalah pilar-pilar tersebut yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Dareh Kab. Sumedang.

Keberadaan pilar-pilar batas wilayah tersebut, ujar Agus, juga masih sesuai dengan peta batas wilayah dari Bakosurtanal. Di samping itu, penempatan pilar-pilar batas wilayah itu, pada tahun 2007 telah disepakati pihak Kab. Indramayu dan Sumedang, melalui penandatanganan berita acara penetapan dan penegasan batas daerah, difasilitasi Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Depdagri.

Dia menyebutkan, dengan adanya perbedaan argumen itu, saat ini Pemkab Indramayu seolah-olah beranggapan ada bagian wilayah Indramayu yang masuk ke Kab. Sumedang. "Luasnya belum terukur pasti. Menurut taksiran sementara, lebih kurang ada sekitar 45 hektare," tutur Agus Sukandar.

Meskipun demikian, kata Agus, Pemkab Sumedang tidak akan "ngotot" menentang klaim dari Kab. Indramayu itu. "Menanggapi persoalan ini, kami hanya ingin agar perbedaan persepsi tadi bisa diselesaikan dengan ketetapan hukum," katanya.

Sementara itu, berdasarkan keterangan dari Pemkab Sumedang pilar-pilar tersebut terletak di lokasi ekslahan perkebunan Sampora, di Desa Ciawitali (pemekaran dari Desa Gendereh) Kec. Buahdua. Beberapa bagian lahan eksperkebunan di sekitar itu, sebelumnya digarap sebagai ladang pertanian oleh masyarakat Desa Sanca, Indramayu.

Setelah Desa Gendereh dimekarkan menjadi Desa Ciawitali dan Gendereh, lahan-lahan eksperkebunan yang biasa digarap warga Indramayu itu masuk ke wilayah Desa Ciawitali. Selanjutnya, pada tahun 2009 tanah negara eksperkebunan itu diredistribusi menjadi tanah milik warga Desa Ciawitali.

Dampaknya, masyarakat Desa Sanca tidak lagi dapat menggarap lahan eksperkebunan tersebut. "Permasalahan klaim batas wilayah dari Kab. Indramayu itu sendiri, muncul berawal dari soal lahan garapan itu. Namun, sampai sekarang di kalangan masyarakatnya sendiri sama sekali tidak sampai terjadi persengketaan," ujar Agus Sukandar. (sumber)