Bappeda Gelar Musrenbang
Indramayu - Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat perioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi OPD dan rancangan alokasi dana desa. Selasa (6/4) di Aula Universitas Wiralodra digelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diikuti seluruh OPD, kecamatan, dan stakeholder terkait.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Indramayu Ir. Apas Fahmi Permana mengatakan, diharapkan dengan adanya Musrenbang ini Bappeda akan mendapatkan masukan rancangan RKPD yang disusun berdasarkan perioritas pembangunan daerah pada 2011 mendatang yang berasal dari OPD dan juga kecamatan.
Sementara itu Gubernur Jawa Barat dalam sambutannya yang dibacakan oleh kepala BKPP Wilayah III Jawa Barat Drs. Ano Sutrisno, MM mengungkapkan, berbagai kegiatan pembangunan yang tersusun dalam dokumen RKPD harus disesuaikan dan diseleraskan dengan visi dan misi pemerintah kabupaten dan juga provinsi. Hal ini sebagai upaya untuk menyelaraskan program pembangunan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari atas hingga ke berbagai pelosok desa. Saat ini yang menjadi perioritas pembangunan di Provinsi Jawa Barat adalah reformasi birokrasi disemua bidang.
Ditempat yang sama Bupati Indramayu DR. H. Irianto MS. Syafiuddin mengatakan, dalam menyusun rencana kerja ini diharapkan memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Pasalnya, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus bermuara pada masyarakat. Para birokrat juga diharapkan lebih hati-hati dalam bekerja karena saat ini masyarakat selalu mengawasi kinerja para PNS tersebut. (dens/humasindramayu)
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Indramayu Ir. Apas Fahmi Permana mengatakan, diharapkan dengan adanya Musrenbang ini Bappeda akan mendapatkan masukan rancangan RKPD yang disusun berdasarkan perioritas pembangunan daerah pada 2011 mendatang yang berasal dari OPD dan juga kecamatan.
Sementara itu Gubernur Jawa Barat dalam sambutannya yang dibacakan oleh kepala BKPP Wilayah III Jawa Barat Drs. Ano Sutrisno, MM mengungkapkan, berbagai kegiatan pembangunan yang tersusun dalam dokumen RKPD harus disesuaikan dan diseleraskan dengan visi dan misi pemerintah kabupaten dan juga provinsi. Hal ini sebagai upaya untuk menyelaraskan program pembangunan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari atas hingga ke berbagai pelosok desa. Saat ini yang menjadi perioritas pembangunan di Provinsi Jawa Barat adalah reformasi birokrasi disemua bidang.
Ditempat yang sama Bupati Indramayu DR. H. Irianto MS. Syafiuddin mengatakan, dalam menyusun rencana kerja ini diharapkan memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Pasalnya, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus bermuara pada masyarakat. Para birokrat juga diharapkan lebih hati-hati dalam bekerja karena saat ini masyarakat selalu mengawasi kinerja para PNS tersebut. (dens/humasindramayu)
Post a Comment